Transformasi Total Partai Politik!

Ashiong P. Munthe

Oleh:  Ashiong P. Munthe

Kehadiran partai politik di negara demokrasi merupakan keniscayaan dengan peran untuk menampung dan menyambung aspirasi rakyat kepada pemerintah. Partai politik juga sebagai salah satu pilar demokrasi, sehingga posisi partai politik tidak bisa dikesampingkan dan tidak mungkin untuk ditiadakan. Namun akhir-akhir ini, masyarakat cenderung apatis dan acuh pada partai politik.

Hal ini bukan tanpa alasan. jika melihat kinerja DPR dalam membuat produk legislasi, sangat kental dengan unsur mementingkan partainya dibandingkan kepentingan masyarakat. Ambil contoh saat pembuatan UU MD3 pada tahun 2014 lalu, aroma politik busuk sangat menyengat ketimbang mengutamakan kepentingan rakyat. Begitu juga undang-undang pilkada dan pemilihan umum, selalu diganti lima tahun sekali dengan alasan untuk kontekstualisasi. Padahal UU ini dapat dibuat untuk jangka waktu yang lama. Alasan kontekstualisasi cenderung “dibuat-buat” supaya memiliki alasan untuk dapat mengubah UU demi kepentingan sesaat bagi Parpol.

Belum lagi akrobat politik yang dipertontonkan kepada rakyat dengan konflik-konflik internal yang tidak kunjung selesai dan cenderung berserial bak sinetron. Demikian halnya sidang Mahkama Kehormatan Dewan (MKD) atas kasus Setya Novanto. Sidang tersebut sangat jelas dan telanjang bagi masyarakat bahwa sidang tersebut hanya mempertontonkan lawakan politik ala senayan saja.

Dana aspirasi yang diusung oleh anggota DPR juga memiliki nasib yang sama justru mengundang kontrversi yang jelas-jelas tidak aspiratif dan menciderai nurani masyarakat. Namun, saat ini kita bisa bernafas lega karena pada akhirnya dana aspirasi itu dihentikan atas desakan publik. Jika dana aspirasi tersebut diteruskan, maka ada kemungkinan untuk dikorupsi dan membuka kesempatan yang sangat luas bagi anggota tertentu untuk tetap bertahan sebagai anggota DPR lebih dari dua priode, karena bisa memanfaatkan dana aspirasi untuk membeli dukungan dan suara (baca: money politic).

Sistem rekrutmen kader partai politik juga amburadul. Ini terlihat setiap kali mau pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, pasti akan muncul calon-calon yang bukan “asli” kader partai masing-masing. Munculnya kader “jadi-jadian” atau penumpang naik di haltel ini, menunjukkan kegagalan partai untuk menjalankan fungsinya dalam melaksanakan kaderisasi. Partai politik hanya dipakai sebagai tunggangan politik bagi orang tertentu untuk mendapat jabatan.

Tentunya dengan “menunggangi” partai politik sebagai kendaraan untuk berkuasa ada konsekuensi yang harus dibayar, yaitu mahar politik yang luar biasa fantastis. Belum lagi masalah calon tunggal dalam Pilkada, ini menjadi indikasi bahwa partai politik sangat gagal melakukan kaderisasi.

Dengan demikian, sudah saatnya Parpol mengubah paradigmanya secara total, baik dalam pendanaan, rekrutmen dan kaderisasi. Partai politik harus membentuk paradigm baru, yaitu sebagai lembaga pendidikan politik bagi masyarakat atau yang disebut facilitating learning. Partai harus menjadi role model dalam pelaksanaan demokrasi, kepemimpinan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Pendanaan

Seluruh dana partai, baik pemasukan dan pengeluaran harus jelas dan transparan. Khususnya partai politik yang sudah masuk dalam parlemen. Laporan keuangan ini harus bisa diakses oleh masyarakat umum, tanpa terkecuali. Dengan demikian, masyarkat dapat mengkritik, mengkaji, mengevaluasi dan memberi masukan kepada keuangan partai. Setidaknya enam bulan sekali harus ada rilis keuangan, baik di media cetak atau media massa lainnya. Dengan demikian, laporan keuangan partai tidak hanya hadir pada saat pemilihan umum tiba, tetapi secara bertahap dalam priode lima tahunan.

Dengan adanya transparansi ini akan meminimalisasi tindakan korupsi oleh partai politik maupun kader. Ingat, uang merupakan barang yang menggiurkan. Uang bisa dipakai untuk membeli kekuasaan atau tahta bahkan membeli demokrasi itu sendiri. Gara-gara salah mengelola uang, maka bisa menghancurkan partai dan individu. Jika demokrasi kita sudah tersandera dengan uang, dan masyarakat dididik dengan politik uang, maka itu adalah ambang kehancuran demokrasi.

Rekrutmen

Sistem rekrutmen harus dibenahi. Seluruh kalangan harus dijangkau, yang berpendidikan formal, nonformal dan informal juga harus dirangkul. Seluruh kalangan harus direkrut untuk dididik, sehingga penghuni partai politik tidak hanya barisan anggota keluarga saja secara turun temurun. Partai politik harus mendekati generasi muda agar banyak yang terlibat di partai.

Partai juga harus mau turun gunung untuk memaparkan visi dan misinya kepada mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat. Jika itu dilakukan, maka partai politik bisa membumi dan tidak menjadi “alien” bagi masyarakat. Menjangkau mahasiswa dan kelompok masyarakat harus dengan cara yang elegan, bukan berkampanye, tetapi datang untuk berbagi visi dan menampung aspirasi. Jika meminjam istilah Peter Senge perlu ada shared vision atau berbagi visi untuk menciptakan kelompok pembelajar di masyarakat. Demikian halnya Parpol harus melakukannya.

Kaderisasi

Setiap anggota partai politik harus dikader, dibina, diajar dan dilatih agar terampil untuk memimpin, mengelola, jujur, adil demokratis dan taat pada konstitusi. Jika kaderisasi berjalan dengan baik, maka penumpang naik di halte tidak akan terjadi. Namun, kaderisasi bukan untuk “doktrinasi” dan “cuci otak”, tetapi fungsi mendidik agar kader memahami fungsi partai politik dalam tata negara. Setiap kader harus diasah minat dan bakatnya untuk siap menjadi pemimpin.

Tidak ada istilah kutu loncat jika rekrutmen dan kaderisasi bisa berjalan dengan baik. Parpol sangat pantas untuk ditinggal jika sudah tidak sesuai lagi dengan vis dan misi yang diembannya. Demikian halnya, jika kader menyimpang dari visi dan misi partai, sudah seharusnya ditinggal. Parpol dan kader harus sinkron untuk berjuang dalam kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Kader partai yang mampu memimpin dan menduduki jabatan tertentu, tidak boleh diikat oleh partai, karena dia sudah pejabat publik dan milik publik. Memang kehadiran partai adalah membentuk pemimpin. Namun, disisi lain Parpol dapat dianalogikan seperti sekolah dan siswa. Jika siswa sudah lulus dari sekolah dan mendapat pekerjaan, maka tidak mungkin lagi sekolah dapat mengintervesi pekerjaan siswa tersebut saat bekerja di instansi lain. Partai politik sebagai lembaga pendidikan juga harus seperti itu.

Hadirnya calon independen atau nonparpol dalam Pilkada menjadi otokritik yang sangat tanjam bagi Parpol. Oleh karena itu, Partai politik sudah seharusnya bermetamorfosis dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Partai saatnya terbuka, dinamis dan modern. Hadir bukan untuk kekuasaan tetapi hadir sebagai lembaga pendidikan politik bagi masyarakat. Jika hal ini diabaikan, maka partai politik tidak akan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang unggul, tangguh, jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab.

*Penulis adalah Pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan UPH

TIDAK ADA KOMENTAR