PortalKataID
  • Home
  • Berita Foto
  • Taufik Tersinggung dan Tuding Ahok Tak Terbuka dalam Pembagian Tunjangan Kinerja
Berita Foto

Taufik Tersinggung dan Tuding Ahok Tak Terbuka dalam Pembagian Tunjangan Kinerja

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama wawancara wartawan seusai memberi sambutan dalam Seminar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan, di Balai Agung, Balai Kota, Selasa (15/9/2015). 
JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik merasa tersinggung dengan sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang marah karena proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 tidak dimasukan dalam e-budgeting.
Menurut Taufik, Basuki seolah tidak percaya dengan pembahasan yang dilakukan DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Padahal pembahasan di Banggar kan terbuka untuk umum, disaksikan wartawan, dan KPK pernah hadir, kita sangat terbuka. Kalau soal e-budgeting juga bukan urusan kita. Saya kira Ahok tidak paham dan tidak dapat laporan utuh dari SKPD soal pembahasan di Banggar,” ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (18/11/2015).
Menurut Taufik, Basuki alias Ahok seharusnya bisa mengetahui segala perkembangan pembahasan KUA-PPAS 2016 dari SKPD-nya.
Jika Ahok tidak tahu, menurut dia, itu artinya dia tidak mendapatkan laporan utuh dari anak buahnya. 
Menurut Taufik, nota kesepahaman (MoU) KUA-PPAS 2016 sudah bisa dilakukan Jumat ini. Rencananya, paripurna penyampaian RAPBD 2016 akan dilakukan Senin, pekan depan.
Taufik justru menuding eksekutif yang bersikap tidak terbuka dalam pembahasan ini. Contohnya ketika Banggar DPRD meminta laporan terkait sistem pembagian tunjangan kinerja daerah (TKD).
Menurut dia, TKD PNS DKI lebih besar 200 persen dari anggaran gajinya. “Kita minta tahu cara lu bagiin duit, sampai sekarang tidak dapat,” ujar Taufik.
Sebelumnya Basuki mengaku kesal karena pembahasan anggaran dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. (Baca: Ahok Kesal Pembahasan Anggaran di Banggar Tak Dimasukkan ke “E-budgeting”)
Kini, anggaran disepakati dulu baru dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. Padahal Ahok telah menginstruksikan agar seluruh proses pembahasan anggaran dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting.
Dengan begitu, publik akan mengetahui perubahan-perubahan anggaran sebelum disepakati menjadi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. (Baca: Ahok: Proses E-Budgeting Jadi Pembelajaran Gubernur yang Akan Datang)
Adapun nilai RAPBD DKI 2016 diperkirakan mencapai Rp 66 triliun. Nilai ini Rp 1 triliun lebih tinggi dibandingkan nilai APBD Perubahan DKI 2015 yang berjumlah sekitar Rp 65 triliun. (Kompas.com)

Editor: FX Michael I BK
SumberJessi Carina

Related posts

Pak Camat Alumni IPDN ini Beri Tanggapan ke Ahok: Semoga Dapat Hidayah

FX Michael Ivan BayuK

Kebakaran di Kapuk Muara, Sekitar 500 Rumah Semipermanen Hangus

FX Michael Ivan BayuK

LG hadirkan smartphone ‘flip’ terbaru

Marvin S

Laporan Kunjungan Kerja Basuki di Rotterdam Belanda

FX Michael Ivan BayuK

Atasi Macet Jakarta, Pemerintah Siap Bentuk Badan Khusus yang Punya Wewenang Besar

octo_su

Ada ancaman bom di SCBD, polisi cek lokasi

octo_su

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Translate ยป
Loading...

Login

Do not have an account ? Register here
X

Register

%d bloggers like this: